Eksekutif/Pemerintahan

Eksekutif/Pemerintahan (3)

Pemerintah Larangan Mudik Lebaran Mulai Tanggal 6 sampai 17 Mei 2021

26
Mar

Pemerintah Larangan Mudik Lebaran Mulai Tanggal 6 sampai 17 Mei 2021

Jakarta. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebutkan larangan mudik lebaran tahun ini akan dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19

Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3).

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” tegasnya saat konferensi pers usai rakor melalui media daring.

 Muhadjir menekankan larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku  bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
Sementara itu, lanjutnya, untuk cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan yaitu pada tanggal 12 Mei 2021. Kendati masyakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Covid-19.

Pada kesempatan tersebut juga diungkapkan bahwa terdapat pengecualian larangan mudik, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Meskipun, untuk itu harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. 
 
“Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri,” jelas Menko PMK.

#InfoBorneo.Web.id @2021

Puslatbang KDOD LAN RI Gelar Webinar  Penguatan Daerah Penyangga IKN Baru

10
Des

Puslatbang KDOD LAN RI Gelar Webinar Penguatan Daerah Penyangga IKN Baru

Samarinda. Setelah melaksanakan sebuah Penelitian Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Andministrasi Negara Republik Indonesia (Puslatbang KDOD LAN RI) menggelar Webinar (08/12/2020) pukul 13.00 - 16.00 WIB, menggunakan aplikasi Zoom dengan Mengangkat tema “Penguatan Daerah Penyangga Dalam Mendukung Ibu Kota Negara” Menghadirkan Keynote Speech Dr. Adi Suyanto, M.Si Kepala Lembaga Administrasi Negara RI dan 5 (lima) Narasumber yaitu (1) Drs. Andrinof A. Chaniago.M.S. Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik FISIP UI (2) H.M. Misbakhun, SE.,M.H. Anggota DPR RI. (3) DR. Tri Widodo W U,SH.,M.A Deputi KKIAN LAN RI (4) Prof. Mudrajat Kuncoro, Ph.D Rektor Universitas Trilogi, Guru Besar FEB UGM dan (5) Wawan Sobari,S.IP.,M.A.,Ph.D Dosen Universitas Brawijaya.

Diawal Acara Mariman Darto Ketua Puslatbang KDOD LAN RI sekaligus Ketua Panitia menjelaskan Arah Kajian:

“Secara Umum Pemindahan IKN Berhubungan kebijakan Tatakeloa Sumber daya yang ada dilokasi  IKN baru dan Daerah Penyanggah IKN, Khusus daerah penyanggah IKN tata kelola untuk hubungan 2( dua) Pertanyaan bagaimana Kesiapan daerah menjalankan fungsinya sebagai Daerah Penyanggah IKN ? dan (2) Bagaimana Strategi kebijakan yang diperluakan untuk Memperkuat fungsi daerah penyangga IKN ? Tujuan Menganalisis strategi/model penguatan kebijakan pembangunan pada daerah peyanggah IKN dengan Mengoptimalkan kapasitas dan potensi ang dimiliki  dengan Sasaran Rekomendasi Kebijakan pembangunan IKN yang terintegrasi dengan penguatan pembangunan daerah penyanggahnya"

Adi Suryanto Kepala LAN RI menjelaskan:

“IKN yang letaknya di antara PPU dan Kukar, berdasarkan pertibangan banyak pespektif. Medisuksikan bagaimana pembangunan IKN ini membawa kemajuan daerah penyangga dan daerah penyangga bisa memberi kontribusi terhadap pembangunan IKN baru ini. Maka dari sekarang kita mulai memikirkan bagaimana arah pembangunan di daerah tersebut” tegasnya

“Mengeser Peradaban Indonesia dari jawa ke peradapan nusantara, Pemindahan ibukota ke Kalimantan dalam rangka pemerataan pembangunan dan pertumbuhan, ini lompatan besar” Jelasnya Misbakhun Anggota DPR RI

“Penetapan IKN didasari pada lokasinya di tengah Indonesia, tersedia sumber air baku, minim bencana, tersedianya lahan luas milik pemerintah, serta dekat kota Exsiting yang sudah berkembang”

“ Visi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru (Bappenas 2020) yakni simbol identitas Bangsa,Smart, Green, Beautiful dan Sustainabel, pendorong pemerataan ekonomi kawasan timur, modern dan berstandar internasional dan tata kelola pemerintahan yang efesien.”

“ Perhitungan Bappenas (2020), IKN Kalimantan Timur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB Riil) Provinsi Kaltim sebesar 7,3%, pulau Kalimantan 4,7% dan Indonesia sekitar 0,6 %. Investasi Infrastuktur Rp 1 (satu) Triyun menciptakan 14.000 Kesempatan Kerja (Pulau Kalimantan 10,5% dan Nasional 1 %)” 

"Temuan penelitian menunjukkan bahwa daya dukung daerah penyangga tidak merata pada semua fungsi, karena itu perlu direncanakan secara cermat agar hadirna IKN tidak menimbulkan permasalahan kesenjangan/ perbedaan kesejahteraan , mengingat starting point daerah penyangga yang memang berbeda" Tegas Misbakhun.

Acara dilanjutkan dengan penayangan Vidio hasil kajian Puslatbang KDOD LAN RI Tahun 2020 Tetang Kajian Penguatan Daerah Penyangga dalam Mendukung Ibu Kota Negara.

Sedangkan Andrinof Chaniago dimulai menjelaskan dan menganalisis permasalahan daerah penyanggah hasil identifikasi Tim LAN RI, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten PPU, Kabupaten Kukar, Tujuan Pemindahan Ibu Kota, Migrasi Penduduk, Prinsip Pembangunan daerah- daerah penyanggah IKN.

Lanjut Mudrajat Kuncoro, Menganalisis IKN dengan integrasi analisis “ Economic, Geography,and Strategy”, Mudrajat Menjelaskan Tahun 2015 Jakarta menjadi Kota Mega terpadat urutan 8 di dunia, Isu-isu stratgis Pembangunan Strategis DKI Jakarta tahun 2017-2022, selain masalah Jakarta, ketimpangan antar wilayah diulas, Policy mix Makro yang menjadi terobosan kebijakan, tripologi Kabupaten/Kota di kaltim serta skema Pembiayaan IKN

Lanjut Wawan Sobari memaparkan indikator daerah penyanggah IKN Tahun 2019, Indeks Kesiapan e-Service, Design Leadership, Design Coloborations pada 4 (empat) Daerah Penanggah dan Kaltim,

Tri Widodo, menjelaskan Implikasi IKN, segi Manajemen Tata ruang,  Infrastruktur, Politik dan pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya.Kalimantan adalah 1 Daratan 3 Negara, Konektivitas antar wilayah sangat rendah, logistic cost tinggi, Berlimbah SDA Namun Miskin added-value, Belum terbangun konsep pembangunan yang inklusif & terintegrasi, Maka Kaltim hanalah “Lokasi” IKN, Namun Membangun IKN bukan hanya membangun Kaltim, Perlu dibangun Konsep Silidarity Hulu-Hilir, Desa-Kota, Pusat- pinggiran.

Acara diakhiri tanya jawab peserta dan closing statement narasumber.

Web binar di dihadiri dari unsur Pemerintah Provinsi Kaltim terlihat Zauhar Effedi Assisten Gubernur Kaltim hadir, Pemkot Balikpapan, Pemkot Samarinda, Pemkab PPU, Pemkab Kukar, Akademisi, Partisi dan Asosiasi, serta dari LAN RI.

Video Hasil Kajian Klik

BKKBN Kaltim Memposisikan diri sebagai  Sahabat Yang Membantu Keluarga

02
Des

BKKBN Kaltim Memposisikan diri sebagai Sahabat Yang Membantu Keluarga

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur Gelar Kajian Bersama Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur (1/12/2020), bertempat di Gedung KB Perwakilan BKKBN Kaltim Jl. MT.Haryono, Air Putih Samarinda. Acara ini juga dihadiri dengan virtual melaui  aplikasi Webex

“BKKBN akan tertap bermitra dengan KKI sebagai bagian dari kami yng akan membantu kami , Pada hari ini sebuah langkah maju kami berharap dapat terpilih orang-orang yang berniat dan kemauan yang tulus mengkaji persoalan kependudukan di kaaimantan timur” Tegas Muhammad Edy Muin Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim yang disampaiakan Sambutan Pembukaan Acara

Setelah acara Pembukaan  Muhammad Edy Muin Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim Menjelaskan Kebijakan dan strategis Program Bangga Kencana Tahun 2020-2024

Kalimantan Timur saat ini mengalami Bonus Demografi di lihat data tahun 2019 usia 15-64 tahun sebanyak 69,53

Saat Ini BKKBN Memposisikan diri sebagai  Sahabat yang membantu keluarga Indonesia dalam merencanakan kehidupan yang berkualitas dan Mengembangkan tagline kampanye yang relevan sesuai zaman dan cocok di seluruh karakteristik daerah di Indonesia, Kalau Terencana, Semua Lebih Mudah.

Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim akan Canangkan 8 (delapan) Kebijakan dan Strategi program yaitu 1. Grand design pengendalian penduduk perlu memperhatikan 5 pilar pembangunan dan posisi wilayah terhadap bonus demografi (2)Penggarapan program BanggaKencana dilakukan berdasarkan segmentasi wilayah dan sasaran (3) Pengembangan public private partnership dalam pelaksanaan program KKBPK (4) Pewarnaan pendekatan program sesuai dengan branding BKKBN yang ramah remaja (5) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan Kespro sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi sektor swasta dan Pemda (6) Pembentukan karakter bangsa sejak dini melalui pengasuhan kehamilan, anak dan remaja (7) Peningkatan kompetensi tenaga lini lapangan (PLKB/PKB, Kader) dalam rangka pengelolaan program akar rumput dan (8) Optimalisasi pemanfaatan DAK Fisik dan BOKB di kab/kota dalam rangka mendukung capaian program di lini lapangan.

Acara dilanjutkan Dengan Sosialisasi Penempurnaan AD/ART, Kebijakan dam Program Umum KKI Provinsi Kalimantan Timur Serta hasilnya, dilanjutkan Penel dengan materi Kampung KB sebagai Wujud Kehadiran pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Materi disampaikan oleh Aris Ananta Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim, Penyampaian LPJ KKI tahun 2016-2020, Pemilihan Pengurus KKI Prov. Kaltim 2020-2024. Prof. DR. Harihanto,M.Si Secara Aklamasi di pilih dan ditetapkan Sebagai Ketua KKI Periode 2020-2024.

#info Borneo @2020